MAKASSAR – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Riswan Ilyas, ST, SE.Sy, menghadiri peringatan satu tahun Program Sekolah Rakyat yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta para siswa Sekolah Rakyat dari berbagai daerah.

Semangat Sumpah Pemuda dan Pemerataan Pendidikan

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Salah satu momen yang menarik perhatian peserta adalah ketika siswa Sekolah Rakyat, Muhammad Yusuf, memimpin pembacaan ikrar Sumpah Pemuda di hadapan para undangan.

Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan seni dan budaya oleh para siswa Sekolah Rakyat. Berbagai pertunjukan, mulai dari pencak silat, musik kecapi, hingga tarian nusantara, menjadi gambaran keberagaman budaya Indonesia sekaligus potensi generasi muda yang perlu terus dikembangkan.

Peringatan satu tahun Sekolah Rakyat juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih merata sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.

BAZNAS Sulawesi Selatan Dukung Penguatan Kesejahteraan Masyarakat

Kehadiran Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan Riswan Ilyas dalam kegiatan tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung agenda pembangunan sosial, khususnya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan kesempatan bagi kelompok yang membutuhkan.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas mustahik, penguatan pendidikan, dan pemberdayaan keluarga, zakat dapat menjadi instrumen sosial-ekonomi yang membantu masyarakat memperoleh kesempatan untuk hidup lebih sejahtera.

Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda juga sejalan dengan semangat pemberdayaan generasi muda. Anak-anak yang memperoleh akses pendidikan dan pendampingan yang memadai diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang berdaya saing, berkarakter, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.

Memperkuat Kolaborasi untuk Masa Depan Generasi Muda

Peringatan satu tahun Sekolah Rakyat dan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Makassar menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga sosial, dunia pendidikan, hingga masyarakat.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan terus menempatkan pengelolaan zakat sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperluas manfaat program sosial dan memperkuat dukungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Semangat Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Dengan memperkuat akses pendidikan, kepedulian sosial, dan kolaborasi antarlembaga, cita-cita mewujudkan masyarakat yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera dapat terus diperjuangkan bersama.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan kesejahteraan umat, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Sulawesi Selatan.

MAKASSAR, 27 Oktober 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Evaluasi Perencanaan Semester I Tahun 2026 dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 bagi BAZNAS kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 di Hotel Almadera Makassar ini menjadi upaya memperkuat kualitas perencanaan, evaluasi kinerja, dan tata kelola pengelolaan zakat yang lebih terarah, akuntabel, serta berorientasi pada dampak.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Riswan Ilyas, S.E.Sy., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebagai fondasi pelaksanaan program dan pencapaian target lembaga. Evaluasi terhadap pelaksanaan program pada semester pertama tahun 2026 menjadi momentum bagi BAZNAS untuk mengidentifikasi capaian, menelaah kendala, serta merumuskan langkah perbaikan dalam pelaksanaan program berikutnya.

Bimbingan teknis ini menghadirkan Dr. Ahmad Hambali, S.Ag., M.H., Direktur Perencanaan ZIS-DSKL Nasional BAZNAS RI, yang memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada jajaran BAZNAS se-Sulawesi Selatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2027.

Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan Kinerja

Evaluasi perencanaan Semester I 2026 menjadi salah satu agenda penting untuk memastikan pelaksanaan program BAZNAS berjalan sesuai dengan rencana, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui evaluasi tersebut, BAZNAS kabupaten/kota didorong untuk menelaah kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program, mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala pelaksanaan, serta menyusun langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Pendekatan ini penting agar proses perencanaan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen manajemen yang membantu lembaga mengambil keputusan secara lebih tepat. Dengan demikian, setiap program dapat dirancang berdasarkan kebutuhan, dilaksanakan secara terukur, dan dievaluasi berdasarkan capaian yang jelas.

Perkuat Penyusunan RKAT BAZNAS Tahun 2027

Salah satu fokus utama kegiatan adalah penyusunan dokumen perencanaan tahun 2027, khususnya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS. Melalui pendampingan Direktur Perencanaan ZIS-DSKL Nasional BAZNAS RI, peserta memperoleh penguatan dalam menyelaraskan rencana program, target kinerja, kebutuhan anggaran, dan indikator keberhasilan lembaga.

Penyusunan RKAT yang berkualitas membutuhkan keterpaduan antara tujuan strategis lembaga dan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Perencanaan perlu mempertimbangkan kapasitas organisasi, potensi penghimpunan ZIS dan DSKL, kebutuhan pendistribusian dan pendayagunaan, serta target pelayanan kepada muzaki dan mustahik.

Karena itu, BAZNAS kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan diharapkan mampu menyusun dokumen perencanaan yang realistis, sistematis, dan selaras dengan arah kebijakan BAZNAS secara berjenjang. Perencanaan yang baik juga menjadi fondasi bagi pelaksanaan program yang lebih efektif, pengendalian anggaran, serta evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

Membangun Perencanaan Berbasis Kinerja dan Dampak

Melalui kegiatan ini, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan budaya kerja yang menjadikan data, evaluasi, dan indikator kinerja sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan.

Perencanaan yang efektif tidak hanya menjawab apa yang akan dikerjakan dan berapa anggaran yang dibutuhkan, tetapi juga menjelaskan hasil yang ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, penyusunan RKAT 2027 diharapkan semakin memperhatikan keterkaitan antara target penghimpunan, kualitas pendistribusian dan pendayagunaan, efisiensi penggunaan anggaran, serta capaian program bagi penerima manfaat.

Keselarasan perencanaan antara BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota juga menjadi aspek penting dalam membangun tata kelola zakat yang lebih terkoordinasi. Melalui kesamaan arah dan standar perencanaan, pelaksanaan program diharapkan dapat saling mendukung dalam memperluas manfaat zakat bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Perkuat Sinergi BAZNAS se-Sulawesi Selatan

Penyelenggaraan bimbingan teknis ini menjadi bagian dari komitmen BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas tata kelola zakat di seluruh kabupaten/kota.

Selama kegiatan berlangsung pada 27–29 Oktober 2026, peserta diharapkan dapat memanfaatkan sesi pendampingan untuk memperdalam pemahaman mengenai evaluasi perencanaan dan menyempurnakan dokumen perencanaan tahun 2027 sesuai dengan ketentuan serta arah kebijakan yang berlaku.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan berharap seluruh BAZNAS kabupaten/kota semakin siap menghadapi pelaksanaan program tahun 2027 dengan perencanaan yang lebih terukur, penganggaran yang lebih terarah, serta indikator kinerja yang jelas.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pengelolaan zakat melalui perencanaan yang berkualitas, evaluasi yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sehingga pengelolaan ZIS dan DSKL dapat memberikan manfaat yang semakin luas dan berdampak nyata bagi masyarakat.*

MAKASSAR, 27 Oktober 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan menjalin kerja sama dengan Hotel Almadera Makassar melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam program Food Bank, sebuah inisiatif kolaboratif untuk mengurangi pemborosan makanan sekaligus memperluas akses pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Room Orchid Hotel Almadera, Makassar, Selasa (27/10/2026), oleh Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Riswan Ilyas, S.E.Sy. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menghubungkan potensi makanan berlebih yang masih layak dan aman dikonsumsi dengan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya golongan asnaf yang membutuhkan.

Melalui program ini, makanan yang disiapkan oleh pihak hotel, tetapi tidak habis dikonsumsi tamu, dapat dikoordinasikan dengan BAZNAS untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima manfaat. Makanan yang didistribusikan merupakan makanan yang masih segar, layak konsumsi, dan memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai standar perhotelan.

Mengurangi Pemborosan, Memperluas Manfaat Pangan

Industri perhotelan memiliki aktivitas penyediaan makanan yang dinamis, baik untuk tamu maupun berbagai kegiatan. Dalam kondisi tertentu, terdapat makanan yang masih layak dikonsumsi tetapi tidak habis tersaji atau dikonsumsi. Apabila tidak dikelola dengan baik, makanan tersebut berpotensi menjadi limbah, padahal masih dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Melalui program Food Bank, BAZNAS Sulawesi Selatan dan Hotel Almadera berupaya mengubah potensi surplus makanan tersebut menjadi sumber manfaat sosial. Makanan yang masih layak dan aman dikonsumsi dapat diselamatkan, dikelola, dan disalurkan melalui koordinasi kedua pihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Inisiatif ini menegaskan bahwa upaya membantu masyarakat tidak selalu harus dimulai dengan menyediakan sumber daya baru. Pengelolaan sumber daya yang telah tersedia secara lebih bijaksana juga dapat menjadi jalan untuk memperluas manfaat dan menjawab kebutuhan sosial.

BAZNAS Menjadi Penghubung antara Surplus Pangan dan Penerima Manfaat

Dalam kerja sama ini, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam mengoordinasikan penyaluran makanan kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Kolaborasi dengan pihak hotel diharapkan dapat membangun mekanisme penyaluran yang terarah, sehingga makanan yang masih layak konsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Program ini juga membuka ruang bagi penguatan kolaborasi antara lembaga pengelola zakat dan sektor usaha dalam menjawab persoalan sosial masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kepedulian sosial dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata yang memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar.

Penyaluran makanan kepada golongan asnaf yang membutuhkan menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat sosial yang lebih dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas makanan, waktu penyaluran, serta prosedur keamanan pangan agar manfaat yang diberikan dapat diterima secara layak oleh penerima.

Kolaborasi Dunia Usaha untuk Kepedulian Sosial

Penandatanganan MoU antara BAZNAS Sulawesi Selatan dan Hotel Almadera menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara lembaga sosial keagamaan dan dunia usaha. Kerja sama ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan dapat mengambil peran dalam pengurangan pemborosan makanan sekaligus berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Lebih dari sekadar kegiatan penyaluran makanan, program Food Bank diharapkan dapat menumbuhkan budaya pemanfaatan pangan yang bertanggung jawab, memperkuat kepedulian terhadap sesama, serta mendorong keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak dalam mengatasi persoalan sosial.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan berharap kolaborasi ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk turut mengembangkan inisiatif serupa sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing.

Melalui program Food Bank, BAZNAS Sulawesi Selatan terus mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih bermanfaat, kolaboratif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dari makanan yang berlebih, lahir manfaat yang lebih luas. Bersama Hotel Almadera, BAZNAS Sulawesi Selatan berupaya memastikan makanan yang masih layak konsumsi tidak terbuang sia-sia, tetapi dapat menjadi sumber kebaikan bagi mereka yang membutuhkan.

Jakarta, 15 Oktober 2026 — Jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Sulawesi Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI yang diselenggarakan di Jakarta pada 13–15 Oktober 2026. Mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, menyelaraskan arah kebijakan pengelolaan zakat, serta mendorong peningkatan kontribusi zakat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan BAZNAS dari Sulawesi Selatan berhasil meraih tiga penghargaan nasional. Penghargaan tersebut meliputi kategori Z-Chicken Terbaik yang diraih BAZNAS Kabupaten Gowa, Wali Kota Pendukung Zakat Terbaik yang diberikan kepada Wali Kota Makassar melalui BAZNAS Kota Makassar, serta Bupati Pendukung Zakat Terbaik yang diberikan kepada Bupati Barru melalui BAZNAS Kabupaten Barru.

Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan gerakan zakat. Prestasi tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi BAZNAS se-Sulawesi Selatan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperluas kemitraan, dan mengembangkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Konsolidasi Nasional untuk Penguatan Pengelolaan Zakat

Rakornas BAZNAS RI diikuti oleh 974 peserta yang terdiri atas perwakilan 34 BAZNAS provinsi dan 308 BAZNAS kabupaten/kota. Forum ini menjadi ruang koordinasi nasional untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan pengelolaan zakat sekaligus memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian dalam Rakornas adalah target penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) sebesar Rp70 triliun pada tahun 2027. Pencapaian target tersebut membutuhkan strategi penghimpunan yang terintegrasi, peningkatan literasi zakat, perluasan basis muzaki, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Rakornas juga membahas penyelarasan Rencana Strategis BAZNAS 2026–2031 sebagai landasan untuk memperkuat arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja pengelolaan zakat di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam pelaksanaannya, penguatan tiga bidang utama menjadi perhatian, yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pengendalian. Ketiga bidang tersebut diharapkan berjalan secara terintegrasi agar pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan penghimpunan dan penyaluran, tetapi juga pada efektivitas program dan keberlanjutan manfaat bagi mustahik.

BAZNAS Sulsel Apresiasi Penghargaan dan Dorong Peningkatan Kinerja

Perolehan tiga penghargaan oleh perwakilan Sulawesi Selatan menjadi kebanggaan sekaligus bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di daerah. Penghargaan tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara BAZNAS dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem zakat yang produktif dan berkelanjutan.

Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Kabupaten Gowa, BAZNAS Kota Makassar, dan BAZNAS Kabupaten Barru atas capaian yang diraih dalam Rakornas BAZNAS RI. Apresiasi juga diberikan kepada para kepala daerah yang telah mendukung penguatan gerakan zakat di wilayah masing-masing.

“Kami menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diraih oleh perwakilan BAZNAS dari Sulawesi Selatan. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan sinergi antara BAZNAS dengan pemerintah daerah serta seluruh pihak yang mendukung pengelolaan zakat. Penghargaan ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat inovasi program, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ke depan, kami berharap prestasi ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan agar program zakat semakin produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan mustahik,” ungkapnya.

Menurutnya, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan dorongan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan program. Setiap BAZNAS di daerah diharapkan dapat menjadikan capaian tersebut sebagai inspirasi untuk memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan program zakat mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Penguatan Sinergi dan Tata Kelola Kelembagaan

Selain membahas strategi penghimpunan dan pendayagunaan, Rakornas BAZNAS RI juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) amil, dan literasi zakat. Penguatan aspek tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana umat dilaksanakan sesuai prinsip syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar akuntabilitas yang berlaku.

Sinergi lintas sektor turut menjadi bagian penting dalam agenda konsolidasi nasional. Kolaborasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, KADIN Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperluas peluang penghimpunan dan pendayagunaan zakat, khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagi BAZNAS se-Sulawesi Selatan, penguatan kolaborasi tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan program yang lebih inovatif, memperluas jangkauan penerima manfaat, dan meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat produktif (*)

JAKARTA — Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, Riswan Ilyas , menyerahkan naskah akademik kajian tentang Penataan Status dan Kesejahteraan Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Indonesia kepada Ketua BAZNAS Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Jakarta, pada 15 Oktober 2026.

Penyerahan naskah akademik ini menjadi bagian dari upaya BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong penguatan tata kelola kelembagaan zakat nasional, khususnya melalui penataan sistem kepegawaian yang lebih terstruktur, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh pegawai BAZNAS di Indonesia.

Momentum tersebut berlangsung dalam rangkaian agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tahun 2026 yang mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”. Forum nasional ini menjadi ruang konsolidasi bagi BAZNAS dalam memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, dan mendorong peningkatan kinerja pengelolaan zakat di seluruh Indonesia.

Dorong Sistem Kepegawaian BAZNAS yang Profesional dan Berkeadilan

Naskah akademik yang diserahkan memuat kajian mengenai pentingnya penataan status hubungan kerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai BAZNAS sebagai bagian integral dari penguatan kelembagaan pengelola zakat nasional.

Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, BAZNAS memiliki mandat strategis dalam pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan keuangan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan mandat tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, profesional, serta memiliki kepastian karier dan perlindungan kerja.

Dalam praktiknya, pegawai BAZNAS memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan zakat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada dampak. Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan perlu diiringi dengan sistem kepegawaian yang mampu memberikan kepastian status hubungan kerja, standar penghasilan yang layak, perlindungan sosial, pengembangan kompetensi, serta keberlanjutan karier.

Kajian tersebut menyoroti perlunya kerangka kepegawaian nasional yang dapat menjadi acuan bersama bagi BAZNAS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan adanya standar yang lebih terarah, pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BAZNAS diharapkan dapat berkembang secara konsisten dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal dan karakteristik masing-masing daerah.

Tiga Alternatif Kebijakan Penataan Kepegawaian

Naskah akademik ini mengidentifikasi tiga alternatif kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan sistem kepegawaian BAZNAS ke depan.

Pertama, pembangunan Sistem Kepegawaian Nasional BAZNAS, melalui penyusunan standar minimum nasional yang menjadi acuan bagi seluruh tingkatan BAZNAS, terutama dalam hal status hubungan kerja, penghasilan, tunjangan, perlindungan sosial, dan pengembangan karier.

Kedua, pembentukan skema kepegawaian khusus bagi BAZNAS melalui penguatan regulasi yang mengatur hubungan kerja, standar kesejahteraan, perlindungan sosial, pembinaan profesi amil, serta mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, kajian integrasi jabatan atau kebutuhan tertentu dalam lingkungan BAZNAS ke dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN), sepanjang memungkinkan secara hukum, kelembagaan, dan fiskal. Alternatif ini memerlukan kajian tersendiri mengenai dasar hukum, kebutuhan jabatan, mekanisme pengangkatan, dan konsekuensi anggaran.

Dari ketiga alternatif tersebut, kajian merekomendasikan pembangunan Sistem Kepegawaian Nasional BAZNAS sebagai agenda utama, yang disertai penguatan regulasi khusus dan kajian mengenai kemungkinan integrasi jabatan tertentu ke dalam sistem ASN sesuai persyaratan yang berlaku.

Rekomendasi ini menempatkan penataan kepegawaian sebagai agenda kelembagaan jangka panjang yang perlu dirancang secara sistematis, dengan memperhatikan kepastian hukum, kemampuan pembiayaan, dan keberlanjutan operasional pengelolaan zakat.

Lima Agenda Prioritas untuk Penguatan Kesejahteraan Pegawai

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan tersebut, naskah akademik mengusulkan lima agenda prioritas.

Pertama, penataan dan standardisasi status hubungan kerja seluruh pegawai BAZNAS. Kedua, penetapan standar minimum penghasilan dan kesejahteraan pegawai BAZNAS secara nasional. Ketiga, pemenuhan perlindungan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta perlindungan hari tua sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, pembangunan sistem karier, pengembangan kompetensi, sertifikasi, evaluasi kinerja, dan penguatan profesi amil. Kelima, penyusunan peta jalan implementasi nasional periode 2026–2031 dengan skema pembiayaan yang sah, transparan, terukur, dan berkelanjutan.

Kelima agenda tersebut diharapkan menjadi kerangka awal dalam membangun sistem kepegawaian yang tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan bagi pegawai, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan kepada muzaki dan mustahik.

Penataan status dan kesejahteraan pegawai juga perlu dilihat dalam perspektif keberlanjutan kelembagaan. Sistem kepegawaian yang jelas dapat mendukung pengembangan kompetensi, menjaga kesinambungan pengetahuan organisasi, serta memperkuat profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengelolaan zakat.

Menguatkan Fondasi Kelembagaan Zakat Nasional

Penyerahan naskah akademik ini menegaskan perhatian BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi utama pengelolaan zakat nasional.

Konsolidasi zakat tidak hanya membutuhkan peningkatan penghimpunan dan efektivitas pendistribusian, tetapi juga tata kelola organisasi yang mampu memastikan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, terlindungi, dan memiliki kesempatan berkembang secara berkelanjutan.

Melalui kajian ini, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan mendorong agar isu status dan kesejahteraan pegawai menjadi bagian dari pembahasan strategis dalam pengembangan kelembagaan BAZNAS di seluruh Indonesia. Berbagai rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS RI dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kebutuhan organisasi.

Ke depan, pembangunan Sistem Kepegawaian Nasional BAZNAS diharapkan dapat memperkuat profesionalisme amil, meningkatkan kualitas tata kelola, dan mendukung pelaksanaan mandat pengelolaan zakat secara lebih optimal.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus mendorong gagasan dan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan kelembagaan zakat nasional, termasuk melalui penataan sistem kepegawaian yang profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan demi terwujudnya pengelolaan zakat yang produktif dan berdampak bagi masyarakat.