BAZNAS Sulsel dan Dinsos Sulsel Perkuat Sinergi Data dan Intervensi Kemiskinan

 

Makassar - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam pemanfaatan data kemiskinan dan penguatan intervensi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Sulawesi Selatan.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abd. Malik Faisal, S.H., M.Adm.Pemb., bersama jajaran pimpinan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.Dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hadir Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Riswan Ilyas S.T, S.E,Sy., Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Kamaruddin Arsyad, beserta jajaran Tenaga Ahli Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

BAZNAS Dorong Sinkronisasi Data dan Intervensi Kemiskinan

Audiensi dibuka oleh Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Riswan Ilyas, yang menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan terkait pentingnya penguatan koordinasi data kemiskinan dan sinergi program sosial antara BAZNAS dengan Dinas Sosial.

Riswan menjelaskan bahwa BAZNAS Sulsel terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi sebagai salah satu dasar dalam menentukan prioritas intervensi.

Dalam konteks tersebut, BAZNAS Sulsel memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat pada Desil 1 sampai dengan Desil 4, sebagai kelompok yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah dan membutuhkan berbagai bentuk intervensi sosial maupun pemberdayaan.

“Kami ingin memastikan program-program BAZNAS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, sinergi dengan Dinas Sosial menjadi penting, terutama dalam penyesuaian data dan menentukan bentuk intervensi yang tepat sesuai kondisi masyarakat di lapangan,” ujar Riswan.

Menurutnya, sinergi antara BAZNAS dan Dinas Sosial diharapkan tidak hanya berhenti pada pertukaran informasi, tetapi dapat berkembang menjadi kolaborasi program sehingga intervensi yang dilakukan berbagai lembaga dapat saling melengkapi dan menghindari tumpang tindih bantuan.

 

Dinsos: BAZNAS dan Dinsos Merupakan Mitra Strategis

Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abd. Malik Faisal, menyambut baik audiensi yang dilakukan BAZNAS Sulsel.

Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial dan BAZNAS merupakan mitra strategis dalam upaya memberikan pelayanan dan intervensi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, Dinas Sosial memiliki fokus utama pada aspek sosial dan perlindungan sosial masyarakat, sementara BAZNAS memiliki ruang intervensi yang kuat melalui program-program kemanusiaan dan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah.

Sinergi kedua lembaga dinilai dapat memperluas jangkauan intervensi sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh dukungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

“Dinsos dan BAZNAS adalah mitra strategis. Dinsos memiliki fokus pada aspek sosial, sementara BAZNAS memiliki kekuatan dalam program-program kemanusiaan. Kalau ini disinergikan, tentu intervensinya akan semakin kuat,” ujar Malik.

 

Data Desil Perlu Diverifikasi dengan Kondisi Lapangan

Dalam pembahasan mengenai pemanfaatan data kemiskinan, Dinas Sosial juga memberikan catatan penting mengenai penggunaan Desil sebagai salah satu indikator dalam menentukan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa angka atau kategori Desil tidak selalu secara langsung menggambarkan kondisi riil seseorang atau keluarga di lapangan.

Hal tersebut, menurutnya, terlihat dari masih adanya laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian kondisi aktual dengan data yang tercatat.

Karena itu, ketika memperoleh data berdasarkan kategori Desil, Dinas Sosial tetap melakukan verifikasi dan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

“Desil itu tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kami juga banyak menerima laporan masyarakat bahwa datanya tidak sesuai. Karena itu, ketika menerima data Desil, kami akan turun dan melakukan pengecekan kembali,” jelas Malik.

Penjelasan tersebut menjadi catatan penting bagi BAZNAS dalam merancang sistem targeting program. Data menjadi fondasi awal, namun asesmen dan verifikasi kondisi mustahik di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan bentuk intervensi sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.

 

Masih Ada Masyarakat yang Membutuhkan Intervensi

Dalam audiensi tersebut, Dinas Sosial juga menyampaikan gambaran mengenai penerima manfaat program sosial di Sulawesi Selatan.

Saat ini terdapat sekitar 311 ribu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, pada saat yang sama masih terdapat sekitar 1.300 kepala keluarga yang belum memperoleh manfaat PKH dan dinilai masih membutuhkan intervensi.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan.

BAZNAS Sulsel melihat kondisi tersebut sebagai salah satu peluang untuk membangun pola sinergi program dengan Dinas Sosial, tentunya dengan memperhatikan mekanisme verifikasi, ketentuan penyaluran ZIS, serta kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

 

Dinsos Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Selain persoalan data dan kemiskinan, dalam audiensi tersebut Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan juga menyampaikan sejumlah kebutuhan dalam mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan tambahan ambulans.

Kebutuhan tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan mobilitas dan pelayanan sosial, terutama dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan layanan kemanusiaan.

Menanggapi kebutuhan tersebut, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Dinas Sosial.

Sebagai salah satu bentuk dukungan, BAZNAS Sulsel menyampaikan rencana untuk membantu penyediaan ambulans dengan skema pinjam pakai kepada Dinas Sosial, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan kelembagaan yang berlaku.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan sosial Dinas Sosial sekaligus menjadi bentuk nyata kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat Sulawesi Selatan.

 

BAZNAS dan Dinsos Dorong Program Sosial yang Saling Melengkapi

Ketua BAZNAS Sulsel menyampaikan bahwa BAZNAS terbuka untuk mengembangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan Dinas Sosial dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

Menurut Riswan, sinergi program penting dilakukan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami siap bersinergi dengan Dinas Sosial untuk program-program sosial di Sulawesi Selatan. Harapannya, apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang dilakukan BAZNAS dapat saling melengkapi sehingga manfaatnya lebih besar bagi masyarakat,” ungkap Riswan.

Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada berbagai bentuk intervensi, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kemanusiaan, penanganan kelompok rentan, hingga respons terhadap kondisi darurat dan bencana.

 

Dinsos Diundang dalam Zakat Distribution Data Forum 2026

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Kamaruddin Arsyad, menyampaikan agenda terdekat BAZNAS Sulsel berupa Zakat Distribution Data Forum 2026 yang akan dilaksanakan pada 22–24 September 2026.

Forum tersebut mengangkat tema:

“Dari Data Menuju Mustahik Berdaya: Membangun Pendistribusian ZIS yang Tepat Sasaran, Terukur, dan Berdampak.”

Kegiatan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tersebut akan diikuti oleh Ketua/Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Kamaruddin menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari upaya BAZNAS Sulsel memperkuat tata kelola pendistribusian ZIS berbasis data, terutama dalam merespons perkembangan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta KMA Nomor 885 Tahun 2026.

Forum akan membahas berbagai aspek mulai dari pemanfaatan data sosial-ekonomi, targeting mustahik, asesmen kebutuhan melalui Had Kifayah, perencanaan program, dokumentasi dan pelaporan pendistribusian, hingga pengukuran dampak program.

“Kami mengundang Dinas Sosial untuk turut berpartisipasi dalam Zakat Distribution Data Forum. Kami berharap forum ini menjadi ruang untuk menyamakan perspektif dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan LAZ dalam mengelola intervensi sosial berbasis data,” ujar Kamaruddin.

Menurutnya, keterlibatan Dinas Sosial akan memberikan perspektif penting karena pengelolaan data dan program sosial pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan upaya BAZNAS dalam menentukan sasaran pendistribusian ZIS.

Dari Data Menuju Intervensi yang Lebih Tepat

Audiensi BAZNAS Sulsel dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya membangun hubungan antara data, verifikasi lapangan, perencanaan program, dan intervensi sosial.

Data menjadi dasar dalam menentukan prioritas, namun validasi kondisi masyarakat tetap menjadi bagian penting agar intervensi tidak semata-mata bergantung pada klasifikasi administratif.

Melalui sinergi tersebut, BAZNAS Sulsel berharap dapat semakin meningkatkan ketepatan sasaran pendistribusian ZIS sekaligus memperkuat kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan dan pelayanan kemanusiaan di Sulawesi Selatan.

Kolaborasi BAZNAS dan Dinas Sosial diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan tidak hanya terdata, tetapi juga terjangkau, mendapatkan intervensi yang tepat, dan pada akhirnya mampu menjadi lebih berdaya. (arm/sff)